Pemilu (Sela) Amerika

by LareSabin

Pemilihan umum sela yang akan dilaksanakan tanggal 7 November mendatang menjadi salah satu topik bahasan utama media Amerika Serikat (AS). Pada tingkat federal, pemilu tersebut akan memilih (atau memilih ulang) 33 senator dan 435 anggota DPR. Sedangkan pada tingkat negara bagian dan wilayah administratif yang lebih rendah, pemilu dilaksanakan untuk memilih beberapa gubernur, anggota legislatif negara bagian, anggota dewan kota, dan beberapa posisi lain di pemerintahan.

Mengamati dinamika politik domestik AS menjelang pemilu terasa menarik. Tidak hanya karena negeri Paman Sam ini merupakan ’embahnya’ demokrasi (atau setidaknya demikian menurut mereka), tetapi juga karena begitu terbukanya pola dan mekanisme kampanye menjelang pemilu berlangsung. Para calon saling menyerang kebijakan (kadang juga kepribadian) saingannya dalam berbagai kesempatan dan melalui berbagai media. Beberapa organisasi profesi juga menunjukkan dukungannya kepada calon yang mereka jagokan secara terbuka.

Terdapat beberapa isu yang mengemuka menjelang pemilu. Pertama adalah ketidakpopuleran Bush akibat semakin tidak jelasnya masa depan pendudukan AS di Irak. Kubu Partai Demokrat dan penentang kebijakan Bush berpendapat bahwa pemilu akan menjadi semacam referendum terhadap kepemimipinan Bush. Merasa kecewa dengan kebijakan Bush saat ini, rakyat AS akan mengalihkan suaranya ke Partai Demokrat agar kelompok oposisi menjadi mayoritas baik di Senat maupun Kongres. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara eksekutif dan legislatif.

Kubu Partai Republik berpendapat lain. Meski mengakui kebijakan di Irak membuat Bush menjadi tidak populer, mereka berpandangan bahwa Bush bukanlah kontestan pada pemilu mendatang. Pemilih diyakini tidak akan mengaitkan kebijakan Bush di Irak dengan program-program yang ditawarkan pada tingkat lokal. Artinya pemilih tetap akan mendasarkan pilihannya pada apa yang ditawarkan oleh calon pada tingkat lokal yang biasanya sama sekali tidak terkait dengan kebijakan luar negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kubu Partai Republik juga tetap merasa optimis bahwa mereka akan tetap menguasai legislatif. Pihak mana yang terbukti benar akan terbukti pada tanggal 7 November nanti.

Isu kedua adalah biaya dan materi kampanye melalui media. Dalam hal biaya, jumlah uang yang dikeluarkan para calon untuk menayangkan iklan kampanye mereka dianggap sudah melebihi kewajaran. Di negara bagian California, misalnya, total biaya kampanye melalui media sampai akhir bulan Oktober (atau seminggu menjelang pelaksanaan pemilu) tercatat sebesar 500 juta dolar. Sekalipun negara kaya, sebagian kalangan beranggapan bahwa uang sebesar itu akan jauh lebih bermanfaat apabila digunakan untuk program peningkatan kesejahteraan.

materi kampanye juga dianggap melebihi kewajaran. Meski menyerang saingan politik secara terbuka merupakan hal yang lumrah, beberapa iklan kampanye dianggap keterlaluan. Akibatnya justru meningkatnya antipati calon pemilih kepada kandidat pemasang iklan.

Isu ketiga adalah keterkaitan antara jajak pendapat dan hasil pemilu yang sebenarnya. Sejauh mana kesesuaian hasil jajak pendapat dengan hasil pemilu masih menjadi tanda tanya. Sejauh ini jajak pendapat menunjukkan bahwa pemilih cenderung menginginkan kubu Partai Demokrat menjadi mayoritas di legislatif. Apabila terbukti pada pemilu nanti, hal tersebut menunjukkan bahwa hasil jajak pendapat benar-benar mencerminkan kecenderungan yang ada dan bukan merupakan rekayasa media. Sebaliknya apabila hasil pemilu tidak sesuai dengan trend jajak pendapat, terdapat dua kemungkinan yang terjadi: rekayasa media atau pemilih berubah pada saat-saat terakhir.

Menjadi penonton kampanye pemilu AS memberi banyak pelajaran, tidak hanya bagaimana isu terus berubah setiap saat tetapi juga bagaimana para kandidat menyusun strategi. Tentu saja tidak penuh warna (dalam arti yang sebenarnya, lho) seperti pemilu Indonesia atau penuh hingar-bingar arak-arakan para kandidat.

Advertisements