Hasil Pemilu dan Masa Depan Kebijakan AS di Irak

Hasil pemilihan umum sela Amerika Serikat mengejutkan banyak kalangan. Meski telah diprediksikan sebelumnya bahwa Partai Demokrat akan meraih kursi tambahan di dua badan legislatif (House of Representatives dan Senat), jumlah yang didapatkan melebihi perkiraan sebagian besar pengamat. Kejutan lainnya adalah pengumuman pengunduran diri Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld sehari setelah pemilu dilaksanakan.

Mengingat kebijakan AS di Irak merupakan salah satu isu utama dalam kampanye menjelang pemilu, satu pertanyaan penting menjadi perhatian banyak pihak. Apa implikasi hasil pemilu tersebut terhadap kebijakan AS di Irak?

Terkait dengan hasil pemilu, terdapat dua faktor penting yang dapat memengaruhi masa depan kebijakan AS di Irak. Kedua faktor tersebut adalah naiknya kubu Demokrat menjadi kelompok mayoritas di legislatif dan kesediaan Presiden George W. Bush untuk lebih mengedepankan pendekatan bipartisan dalam pengambilan kebijakan.

Keberhasilan Partai Demokrat merebut sejumlah kursi legislatif dari tangan Partai Republik menjadi pembenaran atas perkiraan banyak pihak bahwa pemilu sela akan menjadi semacam referendum nasional terhadap kebijakan Presiden Bush di Irak. Meski kubu Partai Republik berupaya keras mengalihkan perhatian pemilih ke isu-isu lokal, mayoritas pemilih tetap menggunakan isu Irak sebagai referensi dalam memilih kandidat.

Sebagai kelompok mayoritas di House, kubu Demokrat memiliki akses yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan AS, termasuk mengenai Irak. Selain akan menduduki posisi house speaker, Partai Demokrat juga akan menempatkan wakilnya pada jabatan ketua-ketua komisi. Sebagaimana diketahui, ketua komisi memiliki pengaruh yang cukup signfikan dalam perumusan dan penetapan kebijakan.

Mengingat tingginya harapan pemilih AS akan adanya perubahan yang signifikan dalam kebijakan di Irak, diperkirakan kubu Demokrat akan menggunakan posisinya untuk mewujudkan perubahan tersebut. Jika tidak, taruhannya adalah pemilu 2008. Sebagaimana diungkap oleh petinggi partai, Demokrat membidik agenda yang lebih besar dalam pemilu dua tahun mendatang yaitu kursi presiden. Kinerja sebagai kelompok mayoritas di legislatif akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan untuk mewujudkan target tersebut. Apabila dianggap gagal dalam mengelola isu Irak, terbuka kemungkinan terjadinya pengalihan suara pada pemilu 2008.

Faktor kedua adalah kesediaan Presiden Bush untuk lebih mengedepankan pendekatan bipartisan dalam perumusan kebijakan. Presiden Bush menegaskan hal tersebut dalam pertemuan dengan kalangan pers sehari setelah pelaksanaan pemilu. Bahkan Bush juga menegaskan kesiapannya bekerjasama dengan anggota legislatif asal Partai Demokrat Nancy Pelosi yang diperkirakan akan menduduki jabatan house speaker, meski dalam beberapa kesempatan Pelosi menyerang Bush dengan kata-kata yang dianggap melewati batas kesopanan.

Presiden Bush secara implisit juga menyatakan kesediaannya untuk lebih memerhatikan kecenderungan yang berkembang dalam perumusan kebijakan. Penggantian Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap kebijakan di Irak, merupakan indikasi kesediaan tersebut. Oleh banyak pihak, penggantian Rumssfeld dianggap sebagai satu langkah penting dalam menyusun arah baru kebijakan di Irak.

Isu pergantian Menhan sebenarnya sudah cukup lama menjadi topik pembahasan karena kinerja Rumsfeld yang dianggap kurang memuaskan. Dalam buku State of Denial yang diluncurkan pertengahan tahun ini jurnalis Bob Woodward menulis bahwa isu pergantian Menhan sudah mengemuka pada saat Presiden Bush menyusun kabinet setelah terpilih untuk menduduki masa jabatan kedua tahun 2004. Namun demikian Bush memilih memertahankan Rumsfeld dengan alasan pergantian Menhan di tengah tidak menentunya situasi di Irak akan menimbulkan kesan negatif bagi pemerintah.

Merumuskan arah baru kebijakan di Irak bukan pekerjaan mudah. Setidaknya terdapat dua faktor yang perlu mendapat perhatian. Pertama adalah kenyataan bahwa kubu Partai Demokrat belum memiliki strategi yang jelas tentang kebijakan ideal di Irak. Meski menggunakan isu Irak untuk meningkatkan popularitas selama kampanye, usulan konkret Partai Demokrat tentang strategi penyelesaian masalah di Irak belum dirumuskan secara tegas. Adalah pekerjaan rumah Partai Demokrat untuk menentukan kebijakan tersebut pada tingkat legislatif dan mengupayakannya agar dijalankan oleh kalangan eksekutif.

Faktor kedua adalah kenyataan bahwa saat ini AS dihadapkan pada situasi dilematis. Pada satu sisi tidak membaiknya kondisi keamanan Irak meningkatkan desakan agar AS segera menarik pasukannya. Sementara pada sisi lain meninggalkan Irak dengan kondisi seperti saat ini akan menimbulkan kesan bahwa AS tidak memiliki tanggung jawab.

Menjawab pertanyaan wartawan, Presiden Bush misalnya menyatakan bahwa dirinya juga menginginkan pasukan AS dapat segera meninggalkan Irak. Meski demikian, Bush menegaskan, pasukan AS dapat ditarik pulang setelah Irak dapat menjalankan pemerintahan sendiri dan menjamin keamanannya sendiri. Kedua kondisi tersebut saat ini masih merupakan tanda tanya.

Hal senada juga diungkap Pelosi. Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan legislatif yang didominasi Demokrat mengusulkan pengurangan anggaran operasional di Irak, Pelosi menegaskan hal tersebut tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Jika dilakukan, Pelosi menambahkan, hal tersebut justru akan menjadikan situasi bertambah buruk. Pernyataan Bush dan Pelosi tersebut menggambarkan peliknya situasi yang dihadapi AS dewasa ini.

Hasil pemilu sela AS hanya merupakan satu dari sekian banyak faktor yang dapat memengaruhi masa depan Irak. Sebaliknya masa depan kebijakan di Irak juga bukanlah satu-satunya agenda yang harus diselesaikan AS. Meski demikian mengingat isu Irak merupakan salah satu faktor penentu dalam pemilu lalu, perubahan peta politik tersebut dapat dijadikan momentum untuk merumuskan arah baru kebijakan di Irak.

Kita berharap Partai Demokrat dapat menggunakan kedudukannya sebagai mayoritas di legislatif untuk mencari penyelesaian masalah di Irak yang lebih baik. Tidak hanya untuk memenuhi janji kepada pemilih, tetapi secara lebih luas juga demi kebaikan rakyat Irak.

Bagi pemerintah yang saat ini berkuasa di Washington, ketidaksetujuan pemilih terhadap kebijakan di Irak hendaknya dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Penggantian Menhan, misalnya, hendaknya juga diikuti dengan perubahan kebijakan yang signifikan. Sementara bagi masyarakat internasional, perubahan peta politik AS seyogyanya dijadikan momentum untuk mendesak AS agar menggunakan mekanisme multilateral dalam penyelesaian persoalan di Irak.

Isu Irak telah menghasilkan perubahan signifikan dalam peta politik domestik AS, yang oleh sebagian kalangan dianggap menuju ke arah yang ‘lebih baik’. Semoga perubahan ke arah yang lebih baik juga dapat segera terwujud Irak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s