Belajar Demokrasi dari Desa

Demokrasi di Indonesia dimulai lebih dahulu di pedesaan. Buktinya, tahun 1988 (sepuluh tahun sebelum reformasi) saya sudah menyaksikan pemilihan kepala desa secara langsung. Kandidat berkampanye – dengan bebas. Penduduk kemudian memilih – juga dengan bebas. Penghitungan suara dilakukan di lokasi pemungutan suara – saat itu juga. Tidak ada delay, tidak perlu quick count. Siapa yang menang (dan siapa yang kalah) dapat diketahui saat itu juga.

Bayangkan. Saat itu presiden belum dipilih secara langsung, masih oleh MPR. Demikian juga gubernur dan bupati. Tidak heran jika setelah reformasi bupati, gubernur, dan presiden harus dipilih secara langsung, warga pedesaan (seperti saya) tidak kaget lagi.

Hanya saja ada satu masalah yang belum terpecahkan: soal biaya. Mungkin karena ada pemeo di tanah Jawa yang menyatakan jer basuki mawa bea. Artinya untuk menjadi basuki (mulia) diperlukan bea (biaya). Dari sini  muncul salah kaprah.


Menjadi kepala desa dianggap sebagai sebuah kemuliaan, dan untuk menjadi mulia perlu biaya. Untuk menarik suara pemilih, kandidat kepala desa biasanya terus menghambur-hamburkan uang. Rumah dibuka untuk umum hampir selama dua minggu menjelang pemilihan. Makanan disediakan, gratis. Demikian juga minuman, rokok, uang bensin, uang lelah, dan seterusnya. Belum lagi anggaran untuk tim sukses yang nominalnya lebih besar dibandingkan jatah kelas penggembira. Singkatnya, banyak biaya yang harus dikeluarkan – hanya untuk menjadi kepala desa.

Celakanya, tidak semua kandidat berkantong tebal dan di desa istilah fund raisingbelum begitu terkenal. Solusinya adalah meminjam uang atau menjual harta benda yang dimiliki. Akibatnya, pada sore hari setelah pemilihan, rasa kaget yang demikian hebat menghampiri kandidat yang kalah. Uang dalam jumlah besar melayang, jabatan tidak tergapai. Sebagian tercenung mengingat jumlah hutang yang harus dibayar, atau sawah ladang yang terlanjur dijual. Sebagian kemudian kalap, tidak mengakui kekalahan. Isu berhembus, kemudian terjadi di kerusuhan. (Di desa lain begitu, bukan di desa saya)

Kandidat yang terpilih pun tidak dapat mencurahkan perhatian ke pekerjaannya. Maklum. Imbalan untuk kepala desa tidak seberapa besar. Hanya sawah yang tidak seberapa luas dengan hak guna. Kalau ditanami padi, maka padi itu yang menjadi imbalan jabatan kepala desa.

Nah, karena biaya untuk maju ke pemilihan berasal dari hutang, sawah itu biasanya langsung diserahkan kepada debitor. Hanya jabatan kepala desa (alias kemuliaan) yang diraih. Sisanya adalah hutang yang tidak juga terbayar.

Perlu waktu untuk belajar. Setelah dua kali pemilihan kepala desa (tahun 1988 dan 1998) berlangsung dengan pola seperti ini, kesadaran mulai timbul. Politik uang ternyata tidak bagus.

Pada tahun 2007 pemilihan kepala desa kembali digelar. (Kali ini saya hanya menyaksikan dari jauh, sudah pindah ke kota). Tidak ada lagi uang yang dihambur-hamburkan. Selain karena kesadaran, mana ada orang yang mau membuang uang di jaman yang serba sulit seperti sekarang.

Pemilihan berjalan dengan sukses. Kandidat yang kalah tidak terbebani hutang. Kandidat yang menang dapat lebih berkonsentasi ke pekerjaan. Tidak perlu rusuh. Tidak perlu huru-hara.

Bagi yang akan menghadapi pemilihan presiden, gubernur, bupati, walikota; sebagai bakal calon, bakal tim sukses, bakal tim penggembira, bakal pemilih; kesadaran (waga desa saya) di atas perlu dijadikan pelajaran. Dalam politik, hutang budi sulit dihilangkan. Namun dengan kesadaran dan akal sehat, kita bisa meminimalkannya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s