Mencermati Hasil Pemilu Australia

by LareSabin

Kubu oposisi dipastikan akan mengambil alih pemerintahan Australia menyusul kemenangan mereka pada  pemilu yang digelar Sabtu (7/9) lalu. Koalisi Partai Liberal dan Partai Nasional yang berhaluan konservatif berhasil menjadi mayoritas di parlemen (house of representatives) dan mendapatkan mandat untuk membentuk pemerintahan baru.

Kemenangan kubu oposisi memang telah diperkirakan banyak pihak. Di bawah pemerintahan Partai Buruh ekonomi Australia mengalami penurunan. Selain itu Partai Buruh juga mengalami krisis internal yang ditandai dengan dua kali pergantian perdana menteri selama enam tahun pemerintahan mereka. Dua hal ini menjadi penyebab utama menurunnya tingkat kepercayaan pemilih.


Pemimpin Partai Buruh Kevin Rudd secara resmi mengakui kemenangan koalisi Liberal-Nasional. Posisi Rudd sebagai perdana menteri akan digantikan oleh pemimpin koalisi Tony Abbott. Sebaliknya Partai Buruh akan beralih peran menjadi oposisi.

Pola hubungan Indonesia-Australia sebagai dua negara bertetangga termasuk unik. Oleh karenanya pergantian pemerintahan di Australia menarik untuk dicermati. Apa dampaknya terhadap hubungan bilateral kedua negara?

Sejauh mana dampak kebijakan pemerintahan baru dapat dilihat dari isu-isu utama yang diangkat pada masa kampanye. Setidaknya ada dua isu yang memiliki kaitan langsung dengan hubungan bilateral kedua negara.

Isu pertama adalah kebijakan di sektor imigrasi, utamanya yang berkaitan dengan penanganan pencari suaka yang mencoba masuk ke Australia melalui laut. Isu kedua adalah bagaimana pemerintah koalisi melihat kawasan Asia sebagai mitra strategis.

Imigrasi merupakan salah satu isu utama politik domestik Australia. Keberhasilan – dan juga kegagalan – mengelola isu ini berdampak terhadap tingkat kepercayaan pemilih.

Kubu koalisi mengkritisi kebijakan penanganan pencari suaka yang diperkenalkan pemerintah Partai Buruh pada tahun 2008. Mereka menilai kebijakan tersebut terlalu lunak. Akibatnya jumlah pencari suaka yang mencoba masuk ke Australia secara ilegal melalui laut meningkat tajam.

Menyadari hal ini pemerintah Partai Buruh mencoba solusi baru melalui kerja sama dengan Papua Nugini. Pencari suaka yang tertangkap tidak dibawa ke wilayah Australia namun dibawa ke Papua Nugini untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka yang secara sah dapat dikategorikan sebagai pengungsi (refugees) akan ditempatkan di Australia atau negara lain yang bersedia menampung. Sedangkan yang tidak masuk kategori pengungsi dikembalikan ke negara asal.

Kubu koalisi melihat solusi tersebut masih terlalu lunak dan menawarkan solusi yang lebih ‘keras.’ Mereka menyatakan akan menggelar operasi gabungan untuk mengusir ‘manusia perahu’ yang mencoba masuk melalui laut. Untuk menjalankan kebijakan tersebut, mereka akan meningkatkan jumlah armada patroli yang mengawasi perairan Australia.

Jika jadi diterapkan, Indonesia akan menjadi negara yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut. Hampir seluruh ‘manusia perahu’ masuk dari perairan kita. Tindakan Australia mengusir mereka sama dengan mengembalikan mereka ke perairan Indonesia. Berdasarkan pengalaman pada masa lalu, tindakan seperti itu tidak hanya memiliki dampak kemanusiaan tetapi juga dapat menganggu hubungan kedua negara.

Insiden Tampa tahun 2001 menegaskan hal ini. Pemerintahan John Howard yang memerintah saat itu tidak mengijinkan, MV Tampa, kapal kargo berbendera Norwegia masuk ke perairan Australia. Padahal kapal tersebut mengangkut 438 pencari suaka yang diselamatkan saat terdampar di laut dalam perjalanan menuju Australia.

Langkah Australia menuai kritik karena dianggap tidak manusiawi. Opsi mengembalikan mereka ke Indonesia juga tidak mendapatkan sambutan yang positif dari Jakarta. Tindakan tersebut sama saja dengan menimpakan seluruh beban kepada Indonesia.

Belajar dari kasus Tampa, pada tahun 2002 kedua negara bersama-sama memprakarsai pembentukan sebuah mekanisme regional untuk mengatasi persoalan pencari suaka. Mekanisme bernama Bali Process ini menekankan pentingnya kerja sama antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan dalam menyelesaikan persoalan.

Keberadaan ‘manusia perahu’ bukan hanya masalah bagi negara tujuan – dalam hal ini Australia – tetapi juga masalah di negara transit dan asal. Atas dasar tersebut melalui Bali Process negara-negara di kawasan berupaya mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan. Kebijakan Abbott dikhawatirkan dapat membuat apa yang telah dicapai Bali Process menjadi tidak berguna.

Kekhawatiran tersebut sedikit terobati dengan pernyataan Abbot berkaitan dengan isu kedua yaitu bagaimana Australia melihat kawasan Asia – termasuk Indonesia – sebagai mitra strategis. Dalam pernyataan yang dikutip media tiga hari menjelang pemilu, Abbott menyatakan bahwa kunjungan ke Indonesia, China, Jepang, dan Korea Selatan merupakan prioritas. Secara khusus Abbott juga menyebut hubungan dengan Indonesia sebagai ‘sangat penting.’

Pernyataan ini merupakan angin segar mengingat pada masa lalu pemerintah koalisi Liberal-Nasional cenderung lebih mementingkan hubungan dengan negara-negara Barat. Penegasan mengenai pentingnya hubungan dengan Indonesia juga tetap membuka peluang dilakukannya dialog untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi bersama, termasuk persoalan ‘manusia perahu.’ Dengan demikian penyelesaian masalah yang sepihak dan semata-mata didasari self-interest dapat dihindari.

Karena imigrasi merupakan isu krusial di dalam negeri, sering kali pernyataan yang dilontarkan pemimpin politik Australia lebih banyak ditujukan untuk konsumsi domestik. Oleh karena itu kita berharap pemerintahan Abbott tetap berkomitmen untuk mengedepankan kerja sama regional dalam penyelesaian persoalan ‘manusia perahu.’

Akhirnya, yang paling tepat kita lakukan saat ini sebagai tetangga adalah mengucapkan selamat kepada koalisi Liberal-Nasional atas kemenangan mereka. Pergantian pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan dan bagian tak terpisahkan dari dinamika politik dalam negeri Australia. Jika perubahan tersebut melahirkan tantangan, tugas kita adalah berusaha agar hal tersebut tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia.

We can choose our friends but not our neighbours. Mengutip kata-kata bijak, kita dapat memilih teman tetapi tidak dapat memilih tetangga. Namun perlu dicatat bahwa kita juga dapat menjadikan tetangga sebelah sebagai sahabat.

Advertisements