Pemilihan Umum

1982. Pertama kali saya ‘tahu’ ada pemilihan umum. Saat itu saya duduk di kelas satu sekolah dasar. Lagu ‘pemilihan umum telah memanggil kita…’ diputar hampir di setiap hari di Radio Republik Indonesia (RRI), selepas siaran ‘warta berita’.

Tidak terlalu banyak yang saya ingat, selain kampanye terbuka dua parpol peserta pemilu di lapangan bola tidak jauh dari rumah. Seingat saya tidak ada dangdutan, hanya pidato dan orasi politik. Orang-orang datang dari desa-desa tetangga, naik truk dan kendaraan bak terbuka. Motor masih merupakan barang mewah saat itu.

Tentu saja saya datang ke kampanye dua parpol tersebut. Karena keramaian di lapangan selalu menyediakan kegembiraan bagi anak-anak kecil. Penjual mainan anak-anak membuka lapak dan kami mengerubutinya seharian.

Ketika prosesi pemungutan suara selesai, saya mendengar kabar bahwa partai penguasa kembali gagal menang di desa saya.

1987. Kali ini saya sudah duduk di bangku SMP. Pengetahuan tentang pemilu tidak lagi hanya saya dapat dari lagu yang diputar di RRI, tetapi juga dari pelajaran PMP dan PSPB di kelas.

Dua isu hangat setengah panas yang menghiasi hari-hari menjelang pemilu di desaku. Pertama adalah kebijakan ‘kuningisasi’ yang dijalankan Pemprov Jawa Tengah. Karena kebijakan ini, warna kuning terlihat dimana-mana. Di tembok balai desa, sekolah, umbul-umbul, kaos olahraga aparat, batik yang dikenakan aparat desa, dan seterusnya. ‘Yellow fever’ melanda desa saya.

Isu kedua adalah khittah Nahdlatul Ulama (NU). Sebagian besar tetangga saya secara kultural adalah orang NU dan sampai dengan Pemilu 1982 organisasi keagamaan ini berafiliasi ke salah satu parpol.

Melalui khittah, orang NU diharapkan ‘tidak kemana-mana tapi ada dimana-mana’. Jargon ini ditafsirkan juga sebagai pembolehan warga NU untuk bebas memberikan suara. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh penguasa saat. Untuk pertama kalinya Golkar menang di desa saya.

1992. Pada saat pemilu digelar, usia saya 17 tahun kurang dua bulan. Saya tidak masuk DPT dan harus menunggu lima tahun lagi untuk dapat memberikan suara.

Saat itu saya hidup di asrama di Magelang sehingga tidak banyak merasakan hingar-bingar pemilu di luar asrama. Bagi saya pemilu kali ini tidak banyak meninggalkan kesan.

1997. Mungkin ini pemilu yang paling heboh. Ketidakpuasan terhadap rejim Orde Baru sudah mencapai puncaknya saat itu.

Pemilu kali ini juga mendatangkan kehebohan bagi saya sebagai pemilih. Entah atas dasar apa nama saya tidak masuk dalam daftar pemilih. Meskipun saya kos di Jogja, saya tetap terdaftar sebagai penduduk desa tempat saya lahir. KTP merupakan bukti status kependudukan saya.

Protes saya ke panitia pemilu tidak digubris dan saya tetap tidak masuk daftar pemilih. Mungkin karena sebagai mahasiswa saya dianggap terlalu bawel dalam mengkritisi rejim Orde Baru. Padahal jaman itu mahasiswa mana yang nggak kritis sama Orba?

Akhirnya kesempatan saya memberikan suara dalam pemilu (untuk pertama kalinya, masbro!) lenyap. Kembali saya harus puas menjadi penonton.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s