Mencermati Pidato Kenegaraan Trump

RABU (31/1) pagi waktu Ja­kar­ta, Presiden Donald Trump menyampaikan state of the union address atau pi­da­to kenegaraan di depan Kong­res. Tradisi tahunan ini ada­lah sa­lah satu momen paling di­tung­gu dalam kalender po­li­tik Ame­rika Serikat (AS). Pre­si­den-pre­siden AS sebelum Trump meng­gunakan pidato ini untuk me­n­jelaskan arah k­e­bi­jakan me­re­ka, baik di tingkat do­mestik mau­pun di level internasional.

Momen ini dianggap spesial ka­rena untuk pertama kali Pre­si­d­en Trump menjelaskan pencapaian selama setahun men­ja­bat, juga arah kebijakannya ke de­­pan. Bukan hanya warga AS, ma­syarakat internasional juga me­nunggu pidato ini untuk me­nge­tahui arah kebijakan luar ne­ge­ri Trump yang memiliki da­m­pak pada tingkat global.

Kebijakan luar negeri
Setidaknya ada empat as­pek ke­­bijakan luar negeri yang di­ang­kat oleh Trump. As­pek per­ta­ma ada­lah arti pen­ting su­pre­ma­­si Ame­rika. Trump me­nye­­but ­su­premasi militer s­e­ba­gai pe­r­tahanan terbaik un­­tuk meng­hadapi pihak-pi­hak yang hen­dak melawan AS, se­­perti negara-negara dengan rezim oto­riter dan k­e­lom­pok teroris. Un­tuk mem­per­tahankan su­pre­­ma­si ini, Trump akan me­ne­rus­kan k­e­bi­jakan modernisasi sen­jata, ter­masuk senjata nuk­lir. Trump juga mengatakan se­ka­rang belum saatnya melucuti sen­jata nuklir.

Aspek kedua adalah pem­be­ran­tasan terorisme. Trump meng­garisbawahi keberhasilan pembebasan hampir seluruh wi­la­yah Irak dan Suriah yang s­e­b­­­e­lumnya dikuasai ISIS. Meski demikian, ISIS masih tetap men­jadi ancaman yang nyata se­hingga AS akan melanjutkan kebijakan untuk meng­han­cur­kan kelompok teroris tersebut. Trump juga menyatakan akan te­tap mempertahankan ke­ber­ada­an penjara Guantanamo.

Aspek ketiga adalah ke­bi­jak­an mengenai status Kota ­Ye­­ru­sa­lem dan kaitannya de­ngan pemberian bantuan. Trump meng­­anggap negara-ne­gara yang mendukung res­o­lusi Ma­je­lis Umum PBB yang me­­nen­tang penetapan Ye­ru­sa­­lem se­ba­gai Ibu Kota Is­ra­el te­lah me­la­wan hak AS un­tuk mem­buat ke­pu­tusan se­ba­gai ne­g­ara ber­dau­lat. Padahal, se­ba­gian besar negara-negara itu s­e­tiap tahun me­nerima ban­tu­an AS. Untuk itu Trump me­min­­ta Kongres me­­nyusun atur­­­an buat me­mas­­ti­kan ba­h­wa bantuan ha­nya di­sa­lurkan k­e­­­pada negara-negara yang me­­miliki ke­bi­jak­an yang se­ja­lan dengan ke­pe­n­ting­an AS. De­­ngan tegas dika­ta­kan bah­wa AS me­m­perkuat persahabatan di se­­­­lu­ruh dunia, na­mun pa­da saat yang sa­­­ma ju­ga berhak me­­­­nen­tu­kan siapa yang pan­tas di­ka­tego­­rikan se­ba­gai lawan.

Aspek keempat adalah rezim nondemokratis. Trump secara khu­sus menyebut empat ne­ga­ra, yaitu Iran, Kuba, Venezuela, dan Korea Utara (Korut). Trump menyatakan bahwa rak­yat AS mendukung perjuangan rak­yat Iran mendapatkan ke­be­bas­an, juga meragukan masa de­pan kese­pakatan nuklir de­ngan negara itu. Trump juga me­nyatakan pe­me­rintahannya m­e­nerapkan sa­nk­si keras ter­ha­dap Kuba dan Ve­n­ezuela, dua ne­ga­ra yang dia cap sebagai com­munist and soc­ia­list dictatorships.

Khusus tentang Korut, Trump menyatakan akan ber­usa­ha sekuat tenaga mencegah se­rangan nuklir negara itu ke wi­layah AS. Trump me­nya­ta­kan tidak akan mengulangi k­e­sa­lahan masa lalu, yaitu terlalu ba­nyak memberi konsesi. Pem­be­rian konsesi dinilai hanya akan mengundang tindakan pro­vokasi dan agresi.

Implikasi ke depan
Menarik untuk mengaitkan em­pat aspek di atas dengan tiga isu, yaitu senjata nuklir, masa depan Palestina, dan peran AS se­bagai great power.

Kebijakan Trump me­m­per­ta­hankan–bahkan me­mo­dern­kan–senjata nuklir membuat ma­sa depan perlucutan (dis­ar­ma­ment) senjata paling me­ma­ti­kan ini semakin tidak jelas. AS ada­lah salah satu negara pe­mi­lik senjata nuklir yang belum me­ratifikasi Konvensi Pe­la­rang­an Uji Coba Nuklir Kom­pre­hensif (CTBT), sementara ra­­tifikasi negara ini ter­ma­suk pra­syarat pem­berlakuan kon­ven­­s­i tersebut. AS juga be­lum me­nan­da­ta­ngani Traktat Pe­la­rang­­an Senjata Nuk­lir yang diado­p­si Ma­jelis Umum PBB ta­hun lalu. Men­de­ngar pidato Trump, su­lit mem­ba­yangkan AS akan me­­ra­ti­fi­kasi CTBT dan me­nan­da­­ta­ngani Traktat Pe­la­rang­an Sen­­ja­ta Nuklir dalam wak­tu dekat.

Hal lain yang patut di­was­pa­dai adalah kemungkinan AS men­jalankan kebijakan yang le­bih keras terhadap Korut. Da­lam konteks nuklir Korut, Trump mengatakan tidak akan men­gulangi kesalahan di masa lalu, yaitu terlalu banyak mem­beri konsesi yang berakibat pa­da munculnya provokasi dan agre­si. Kebijakan yang lebih ke­ras potensial menaikkan ke­te­gang­an dan situasi ini dikha­wa­tir­kan meningkatkan peluang peng­gunaan senjata nuklir oleh sa­lah satu atau kedua pihak. Ar­ti­nya, perang nuklir masih men­jadi ancaman yang nyata bagi ke­amanan dan perdamaian dunia.

Kemudian kebijakan Trump me­ngaitkan bantuan dengan du­kungan terhadap Resolusi Ma­j­elis Umum tentang status Ye­rusalem juga berdampak ter­hadap masa depan Palestina. Kita tahu negara-negara ber­kem­bang umumnya men­du­kung perjuangan bangsa Pa­les­tina. Sementara pada sisi lain me­reka juga menjadi penerima ban­tuan AS. Jika AS benar-benar hanya memberi bantuan ke­pada negara yang tidak ëme­la­wannyaí, bukan tidak mung­kin tingkat dukungan negara-negara berkembang kepada per­juangan bangsa Palestina akan menurun. Alasannya bu­kan karena pergeseran ideologi, tapi lebih disebabkan oleh per­tim­bangan pragmatis. Pa­les­ti­na akan menjadi pihak yang pa­ling dirugikan.

Isu terakhir adalah status AS se­bagai negara besar. Trump ti­dak mengaitkan em­pat aspek di atas dengan peran dan tang­gung jawab AS sebagai ne­gara be­sar dalam menjaga ke­­aman­an dan perdamaian du­nia. Trump lebih menge­de­pan­kan k­e­pentingan nasional AS dan ti­dak mengulas bagaimana me­nye­laraskannya dengan ke­­pen­­ting­an bersama ma­sya­­ra­kat in­ter­nasional. Da­pat di­ka­takan da­lam hal ke­bi­jakan luar negeri pun jar­gon Make America Great Again  tetap dominan.

Akhirnya, pidato Pre­si­den Trump menyiratkan ti­dak ada per­­ubahan arah ke­bi­jak­an luar ne­­geri AS yang sig­ni­fikan. Ke de­pan kita akan kem­bali me­nya­k­sikan sepak ter­jang Trump de­ngan segala ke­unikan dan kon­tro­versinya. Ki­ta juga harus ber­siap dengan dam­pak yang mung­kin timbul aki­bat ke­bi­jak­an luar ne­geri yang dijalankan Trump.

Yang patut diwaspadai ada­lah persepsi hitam-putih me­la­lui pengelompokan negara-negara dalam dua kubu: kawan dan lawan. Dalam pidatonya Trump mengatakan: As we strengt­hen friendships around the world, we are also restoring cla­rity about our adversaries.

Suka atau tidak, sebagian be­sar negara di du­nia te­r­ma­suk ­In­donesia membutuhkan AS. Ten­tu tidak fair  kalau hanya ka­re­na perbedaan posisi de­ngan AS pada satu isu misalnya soal sta­tus Yerusalem mem­buat sta­tus sebuah negara di­re­visi da­ri kawan menjadi lawan. Dan, ti­dak mungkin bagi AS men­ja­di­kan semua negara yang ber­beda pen­dapat sebagai la­wan. Sekuat dan sehebat apa pun AS, tetap mem­butuhkan kawan.

Dimuat di Koran Sindo, 1 Februari 2018

Advertisements

Trump dan Teka-Teki Doktrin Politik Luar Negeri Amerika

PEMERINTAHAN Donald Trump di Gedung Putih telah memasuki usia satu tahun. Momen setahun usia pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) ini mendapat perhatian besar, tidak hanya di dalam negeri AS, tapi juga dari masyarakat internasional. Perhatian masyarakat internasional umumnya tertuju pada aspek kebijakan di bidang politik luar negeri Paman Sam ini.

Ada dua faktor yang membuat kebijakan politik luar negeri Trump menarik dicermati. Pertama, kebijakan AS sebagai negara besar (great power) dapat membawa dampak pada tingkat global dan dampak tersebut dapat bersifat positif atau negatif. Kedua, Trump adalah sosok yang unik dan sejumlah kebijakan di tahun pertama pemerintahannya oleh banyak pihak dianggap mengejutkan.

Doktrin Politik Luar Negeri

Dalam kajian hubungan internasional dikenal konsep doktrin. Dalam bahasa sederhana, doktrin dapat diartikan sebagai pedoman yang dipakai sebagai dasar kebijakan oleh negara besar, umumnya berkaitan dengan penetapan kriteria atau situasi yang membolehkan penggunaan kekuatan militer. Pedoman ini biasanya disampaikan melalui pernyataan pemimpin negara besar yang diberitakan secara luas.

Dengan kekuatan yang dimilikinya, doktrin politik luar ne­geri AS selalu mendapat perhatian khusus. Oleh negara lain, doktrin yang dicetuskan penguasa Gedung Putih dijadikan panduan untuk menganalisis kebijakan luar negeri AS. Doktrin ini juga dijadikan sebagai dasar oleh negara lain dalam menetapkan kebijakan yang bersinggungan dengan kepentingan negara adidaya ini, apakah akan menjadi sekutu, netral, atau menentangnya.

Membuka catatan sejarah politik luar negeri AS, kita akan menemukan banyak doktrin. Yang paling awal adalah Doktrin Monroe yang dicetuskan oleh Presiden James Monroe pada 1823. Monroe menegaskan bahwa upaya negara-negara Eropa untuk menjajah kembali kawasan Amerika akan dilihat sebagai bentuk agresi dan AS akan mengintervensi upaya tersebut. Doktrin Monroe adalah salah satu momentum terpenting di bidang polugri AS karena menegaskan peran negara ini sebagai great power di kawasan.

Selepas Perang Dunia II, Presiden Harry Truman menegaskan komitmen AS memberi bantuan ekonomi dan militer kepada Turki dan Yunani untuk mencegah kedua negara itu jatuh ke pengaruh Uni Soviet. Pernyataan yang disampaikan tahun 1947 ini dikenal sebagai Doktrin Truman dan dijadikan dasar kebijakan containment  atau pembendungan meluasnya pengaruh komunisme pada masa Perang Dingin. Kebijakan ini diimplementasikan dengan pemberian bantuan ekonomi dan militer kepada negara-negara yang menjalankan kebijakan antikomunis.

Kebijakan Truman diperkuat oleh Presiden Ronald Reagan melalui Doktrin Reagan menjelang akhir masa Perang Dingin. Lebih agresif dari Truman, Reagan tidak hanya menjalankan kebijakan containment atau membendung perluasan pengaruh Soviet, tapi juga menjalankan strategi rollback atau merebut kembali negara-negara yang sudah jatuh ke pengaruh Soviet.

Setelah Perang Dingin muncul Doktrin Clinton. Presiden Bill Clinton menegaskan bahwa AS dapat melakukan intervensi militer untuk menghentikan aksi genosida dan pembersihan etnis. Doktrin ini antara lain dijadikan sebagai dasar keterlibatan AS dalam perang sipil di Somalia pada paruh kedua 1990-an.

Memasuki abad ke-21, kita mengenal Doktrin Bush yang dicetuskan sebagai reaksi terhadap serangan teroris 11 September 2001. Presiden George W Bush menekankan hak AS untuk menentukan prioritasnya tanpa harus mendapat persetujuan negara-negara lain. Doktrin ini diimplementasikan melalui sejumlah kebijakan, termasuk pemberantasan terorisme dan penghancuran senjata pemusnah massal. Operasi militer di Afghanistan dan Irak adalah contoh kebijakan yang didasarkan pada doktrin ini.

Doktrin Trump?

Apakah akan muncul Doktrin Trump? Pertanyaan ini layak diajukan karena Presiden Trump menjalankan kebijakan luar negeri yang cukup aktif. Kebijakan yang berkaitan dengan status Yerusalem, nuklir Korea Utara, dan masa depan kesepakatan nuklir Iran merupakan contoh bagaimana Trump dapat memengaruhi dinamika politik dan keamanan internasional.

Sejauh ini Trump belum mengeluarkan pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai doktrin. Artinya belum ada pernyataannya yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memprediksikan pola dan kebijakan luar negeri AS. Sebagian pemerhati masalah internasional menilai telah terjadi perubahan postur politik luar negeri AS selama setahun terakhir, namun perubahan ini belum mengarah pada tercetusnya sebuah doktrin.

Mengingat Trump baru satu tahun menjabat, masih terbuka kemungkinan doktrin dimaksud akan tercetus. Terlebih jika kita melihat slogan Make America Great Againyang diusungnya selama kampanye. Slogan ini tentu saja mencakup berbagai aspek politik luar negeri.

Terjadinya peristiwa besar juga dapat memicu tercetusnya doktrin politik luar negeri AS. Melihat konflik yang masih terjadi di sejumlah tempat, terbuka kemungkinan terjadinya peristiwa yang kemudian dijadikan alasan pencetusan Doktrin Trump. Peristiwa tersebut dapat berkaitan dengan aksi terorisme, konflik di sejumlah kawasan, hingga uji coba dan penggunaan senjata nuklir.

Yang patut diwaspadai adalah pribadi Trump yang sulit diprediksi. Kita dapat belajar dari Doktrin Bush yang mendapat banyak kritik karena dianggap tidak mengindahkan kaidah dan norma yang berlaku secara global seperti penghormatan terhadap kedaulatan negara dan prinsip nonintervensi. Kebijakan dan tindakan unilateral AS di bawah Presiden Bush juga dikhawatirkan menjadi preseden bagi munculnya tindakan serupa di masa yang akan datang. Kita berharap Trump tidak mengulangi kesalahan Presiden Bush.

Akhirnya, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa AS suka atau tidak suka adalah negara paling kuat di dunia yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan dinamika politik global. Doktrin politik luar negeri yang dicetuskan pemimpin negara ini akan membawa dampak terhadap masa depan keamanan dan perdamaian dunia.

Kita berharap Presiden Trump tidak mencetuskan doktrin yang bertentangan dengan kepentingan sebagian besar masyarakat internasional. Terlebih jika doktrin tersebut berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer.

Dimuat di Koran Sindo, 25 Januari 2018

Trump, Yerusalem dan Analisis Tiga Tingkatan

DONALD Trump adalah pribadi yang unik. Karena itu banyak yang maklum jika Presiden Amerika Serikat (AS) ini beberapa kali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Namun pernyataannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sungguh mengejutkan. Dalam pidato awal Desember tahun lalu, Trump menyebut pengakuan secara resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah kepentingan terbaik AS (best interests), juga sesuatu yang benar untuk dilakukan (right thing to do).

Kontroversi Yerusalem

Mengapa mengejutkan? Pertama, terdapat konsensus internasional bahwa status Yerusalem tidak boleh ditetapkan secara sepihak dan harus melalui proses negosiasi. Langkah Trump yang secara unilateral mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel jelas-jelas melanggar konsensus tersebut.

Kedua, tidak ada presiden AS sebelum Trump yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Bahkan setelah parlemen AS di tahun 1995 mengesahkan Jerusalem Embassy Act, tidak ada presiden yang mematuhi provisi mengenai pemindahan kedutaan besar ke Yerusalem.

Ketiga, pernyataan seorang presiden AS – negara terkuat di dunia saat ini – membawa dampak besar terhadap masa depan status Yerusalem. Dalam cakupan yang lebih luas, pernyataan Trump dapat berdampak terhadap kelanjutan proses penyelesaian damai konflik Israel-Palestina. Juga terhadap keamanan dan perdamaian kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.

Tingkatan Analisis

Menarik untuk meninjau kebijakan Trump dari perspektif tingkatan analisis (level of analysis). Perspektif ini adalah pendekatan dalam studi hubungan internasional untuk menelaah kebijakan luar negeri suatu negara dengan analisis pada tiga tingkatan atau level.
Tingkatan pertama adalah system-level analysis. Tingkatan analisis ini melihat perilaku negara dipengaruhi oleh sistem internasional. Dari tingkatan ini kita dapat mengasumsikan bahwa sistem internasional saat ini membuat Trump berani mengusung kebijakan tersebut.

Banyak yang menyebut sistem internasional saat ini memiliki karakteristik unipolar atau didominasi oleh satu kekuatan besar dan kekuatan besar tersebut adalah AS. Tidak ada kekuatan besar lain yang mampu mengimbangi AS, baik dalam power maupun kebijakan. Uni Eropa selain sedang sibuk dengan dinamika internal, juga jarang menjalankan kebijakan luar negeri yang secara frontal berseberangan dengan AS.

Dua kekuatan besar lain, yaitu Rusia dan China, juga belum mampu mengimbangi AS. Rusia tidak sekuat Uni Soviet, negara pendahulunya. Sementara China lebih banyak memberi perhatian pada pengembangan kekuatan ekonomi.

Dari tingkatan analisis sistem, kita dapat melihat tidak negara lain yang dapat memengaruhi kebijakan AS, termasuk kebijakan soal status Yerusalem. Trump sebagai presiden negara terkuat di dunia memiliki kepercayaan diri tinggi untuk mengusung kebijakan yang oleh sebagian besar negara dianggap kontroversial ini.

Tingkatan kedua adalah state-level analysis atau tingkatan analisis negara. State-level analysis menekankan bahwa politik internasional dapat dipahami melalui analisis tentang bagaimana negara berperilaku karena negara adalah aktor utama hubungan internasional. Elemen terpenting dari tingkatan analisis ini adalah proses penyusunan kebijakan luar negeri sebagai hasil interaksi antar-pemangku kepentingan di tingkat domestik.

Dalam pidatonya Trump menyebut Jerusalem Embassy Act tahun 1995 sebagai dasar kebijakannya. Produk hukum parlemen AS ini menyatakan bahwa Yerusalem harus diakui sebagai ibu kota Israel dan AS harus membangun kedutaan besarnya di kota ini.

Tiga presiden sebelum Trump, yaitu Bill Clinton, George Bush dan  Barack Obama, melihat putusan parlemen ini tidak mengikat eksekutif. Sejak 1998 presiden AS setiap enam bulan menerbitkan waiver provision yang memungkinkan penundaan pemindahan kedutaan besar ke Yerusalem.

Perkembangan baru terjadi pada Juni 2017. Senat AS menyetujui sebuah resolusi dalam rangka memperingati 50 tahun penyatuan Yerusalem. Melalui resolusi ini Senat AS juga meminta agar pihak eksekutif mematuhi provisi dalam Jerusalem Embassy Act.

Dari tingkatan analisis negara, kita dapat melihat bahwa dinamika internal memengaruhi keputusan Trump. Berbeda dengan tiga presiden sebelumnya, Trump memilih menuruti seruan parlemen untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Analisis Individu

Tingkatan ketiga adalah individual-level analysis atau tingkatan analisis individu. Tingkatan analisis ini menekankan peran individu sebagai pengambil kebijakan di bidang politik luar negeri. Tingkatan analisis ini berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh pengambil keputusan. Juga faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemimpinan seperti kepribadian, ego, ambisi, pengalaman pribadi, dan persepsi.

Karena Trump adalah pribadi yang unik, tingkatan analisis individu ini menjadi bagian paling menarik. Dalam kampanye pemilihan presiden Trump sering memosisikan dirinya sebagai figur yang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, termasuk soal status Yerusalem.

Dalam kampanyenya Trump berjanji akan secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindah kedutaan besar AS ke kota itu. Janji ini terbukti mendongkrak popularitas Trump, khususnya di kalangan pemilih yang sangat pro-Israel. Setahun setelah dilantik menjadi presiden, Trump menepati janjinya.

Tak pelak Trump menuai kecaman. Kebijakan kontroversial Trump dibawa ke Dewan Keamanan PBB. AS berhasil menggagalkan resolusi Dewan Keamanan karena memiliki hak veto. Namun mereka harus menghadapi kenyataan bahwa di Majelis Umum 128 dari 193 negara anggota PBB mendukung resolusi yang tidak mengakui penetapan sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Empat anggota tetap Dewan Keamanan selain AS – yaitu China, Inggris, Prancis, dan Rusia – juga memilih posisi yang berseberangan dengan Washington. Singkat kata, sebagian besar masyarakat internasional menentang kebijakan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Kasus Trump merupakan contoh menarik tentang bagaimana sebuah kebijakan luar negeri dianalisis dari tingkatan sistem, negara, dan individu. Dari ketiga tingkatan analisis itu, Trump memang memiliki “alasan kuat” untuk mengeluarkan kebijakan yang kontroversial tadi. Sayang sekali Trump sepertinya lupa bahwa kebijakan itu dapat memicu eskalasi konflik dan membahayakan keamanan dan perdamaian kawasan Timur Tengah.

Dimuat di Koran Sindo, 12 Januari 2018

Senjata Nuklir dan Agenda Keamanan Global 2018

Di hari pertama tahun 2018, saat sebagian besar warga dunia memanjatkan doa untuk kebaikan satu tahun ke depan, pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un menyam­paikan pernyataan mengejut­kan. Kim Jong-un mengatakan nuklir Korut sudah dapat men­capai daratan Amerika Serikat (AS). Kim Jong-un menegaskan apa yang disampaikannya bukan gertakan semata, namun sebuah kenyataan. Kemajuan teknologi senjata nuklir Korut, lanjutnya, akan membuat AS berpikir dua kali sebelum me­mulai perang di Semenanjung Korea.

Kita tahu di tahun 2017 Korut kembali melakukan per­cobaan senjata nuklir. Karena­nya tidak berlebihan jika per­kem­bangan terbaru ini me­mun­culkan kembali per­tanya­an: apakah perang nuklir me­rupa­kan ancaman yang nyata bagi perdamaian dunia?

Ada baiknya kita menengok kilas balik sejarah untuk men­jawab pertanyaan itu. Di paruh pertama abad lalu, dua perang dengan skala paling besar dalam sejarah terjadi. Perang Dunia kita menyebutnya demikian membawa dampak negatif bagi peradaban manusia pada ting­katan yang tidak per­nah di­bayang­kan sebelumnya. Karena­nya masyarakat inter­nasional berusaha sekuat tenaga agar tragedi itu tidak terulang.

Upaya menghindari pecah­nya ‘Perang Dunia Ketiga’ menjadi tema utama politik global pasca-Perang Dunia II. Saat itu dua negara adikuasa AS dan Uni Soviet berseteru. Kenyataan bahwa dua negara itu memiliki senjata nuklir membuat dunia waswas. Rasa khawatir akan pecahnya perang nuklir yang dapat menghancurkan per­adaban manusia men­jadi hal menakutkan. Ke­khawatiran itu men­capai pun­cak­nya saat terjadi krisis Kuba tahun 1962.

Krisis ini dipicu oleh ke­putusan Uni Soviet yang me­nempatkan peluru kendali di Kuba. AS tentu saja tidak ingin melihat senjata Uni Soviet di­taruh di Kuba, negara yang letak­nya tidak jauh di lepas pantai negara bagian Florida. AS meresponsnya de­ngan blokade untuk mencegah masuknya peluru kendali milik Uni Soviet.

Blokade AS mem­buat Uni Soviet meng­urungkan niat. Na­mun, ketegangan yang terjadi dalam seputar peristiwa ini mem­buat dunia semakin kha­watir dengan kemungkinan pe­cahnya perang nuklir. Berbagai upaya kemudian dilakukan untuk mencegah perseteruan AS-Uni Soviet berubah menjadi konflik terbuka. Perang Dingin diredam agar tidak berubah menjadi ‘Perang Panas’.

Akhir 1991 Uni Soviet runtuh, pecah menjadi banyak negara. Runtuhnya Uni Soviet menandai berakhirnya Perang Dingin. Rangkaian perunding­an bilateral AS dan Rusia pe­waris senjata nuklir Uni Soviet ke­mudian digelar. Mereka sepa­kat untuk mengu­rangi jumlah senjata nuklir yang dimiliki. Masyarakat inter­nasional bersyukur karena ancam­an perang nuklir ber­kurang secara signifikan.

Mengapa dunia terhindar dari perang nuklir pada era Perang Dingin? Ada banyak faktor penyebab. Pertama, karena AS dan uni Soviet tetap mengedepankan rasionalitas. Mereka sadar bahwa daya rusak senjata nuklir dapat menye­bab­kan kehancuran dalam skala besar yang merugikan masya­ra­kat internasional secara kese­luruhan. Pertimbangan rasio­nal ini menjadi deterrence  yang mencegah pecahnya perang nuklir.

Kedua, pemimpin AS dan Uni Soviet memiliki jaringan komu­nikasi langsung. Jaringan yang populer disebut hot line  ini di­bangun setelah terjadinya krisis Kuba. Belajar dari krisis Kuba, ke­dua negara sepakat meng­hindari salah paham yang ber­potensi me­micu perang nuklir. Keberadaan hot line  mem­buat kete­gangan Perang Dingin se­dikit mengendur.

Lalu, bagaimana situasi se­karang? Tentu saja kita ber­harap para pemilik senjata nuklir tetap bertindak rasional. Artinya, mereka sepe­nuh­nya menyadari dam­pak buruk yang dapat timbul jika perang nuklir terjadi. Dengan demi­kian, mereka tetap ber­tindak hati-hati dan pe­nuh pertimbangan dalam segala hal yang berkaitan dengan senjata nuklir.

Hal yang patut di­khawatir­kan sekarang adalah minimnya dialog. Pada masa Perang Dingin, pemimpin AS dan Uni Soviet beberapa kali bertemu untuk mem­bahas kepentingan ber­sama kedua pihak ter­masuk soal senjata nu­klir. Ke­kuatan dua negara itu juga da­pat disebut seimbang sehingga setiap langkah dilakukan secara hati-hati.

Dalam konteks AS-Korut saat ini saluran komunikasi semacam itu tidak ditemui. Akibatnya sering kita dengar atau baca pernyataan, gertakan, dan ancaman disampaikan melalui media. Situasi ini tentu saja meningkatkan peluang terjadinya salah paham yang pada gilirannya dapat memicu munculnya tindakan sepihak.

Apa yang perlu diperhatikan di tahun 2018? Hal paling pen­ting adalah tidak boleh meng­anggap ancaman terjadinya perang nuklir sebagai sesuatu yang sepele. Upaya untuk menghindarinya perlu terus dilakukan.

Cara paling ideal tentu saja adalah dengan nuclear disarmament  atau perlucutan senjata nuklir. Artinya, seluruh pemilik senjata nuklir me­lenyap­kan senjata nuklir yang mereka miliki. Namun, dalam kondisi sekarang opsi ini sulit terwujud. Senjata nuklir sudah telanjur dianggap sebagai simbol kekuatan dan jaminan keamanan.

Cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan terus menekankan pentingnya rasionalitas khususnya di ka­langan pemilik senjata nuklir sebagai landasan utama dalam bertindak. Dialog perlu terus didorong untuk menghindari munculnya kebijakan dan tindakan sepihak.

Sejalan dengan amanat kon­stitusi, Indonesia perlu terus berperan aktif mengam­panye­kan pentingnya tindakan ra­sional dan mendorong ter­cipta­nya dialog. Indonesia juga perlu terus menyerukan agar negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam politik global untuk tidak  menjalankan kebijakan unilateral.

Kampanye ini perlu dilaku­kan secara terus-menerus di berbagai forum, baik bilateral, regional, maupun multilateral. Kebijakan mendukung nuclear  disarmament juga harus diper­tahankan meskipun kita tahu untuk dapat mencapainya kita perlu upaya ekstrakeras.
Akhirnya, upaya meng­hindarkan dunia dari kehan­cur­an yang mungkin timbul akibat perang nuklir harus dijadikan prioritas. Tentu saja kita tidak ingin perilaku nyentrik sege­lintir individu menyebabkan terjadinya tragedi  dengan dam­pak yang demikian besar.

Dimuat di Koran Sindo edisi 3 Januari 2018

Azan Maghrib Terdengar di Masjid Cordoba

Tahun 2015 saya berkesempatan melancong ke Spanyol, menghabiskan empat hari di puncak musim panas yang terik. Dari aeroporto Madrid saya mengendarai mobil sewaan ke arah selatan, ke wilayah Andalusia.

Nama Andalusia sudah sering saya dengar. Nama yang identik dengan kejayaan Islam di benua Eropa di masa lalu. Beberapa buku tentang sejarah Andalusia juga pernah saya baca. Semakin banyak informasi yang saya gali, semakin besar rasa penasaran saya akan Andalusia.

Dan satu objek yang ingin saya kunjungi adalah Masjid Cordoba. Foto hitam putih salah satu sudut bangunannya saya lihat di sebuah buku sejarah saat duduk di bangku sekolah dasar. Foto itu menunjukkan lengkung yang menghubungkan pilar-pilar di dalam masjid. Begitu khas. Terlihat anggun tetapi juga kokoh.

Beberapa kali setelah itu – sejalan dengan akses informasi yang makin mudah didapat – saya melihat versi berwarna foto itu. Lengkung itu tidak putih dan abu-abu. Tetapi putih dan merah bata.

Saat melancong ke Andalusia saya melihat lengkung itu dalam wujud aslinya, berjejer di dalam ruangan yang temaram. Sinar matahari dibiarkan masuk sedikit saja, membuat kombinasi warna putih dan merah bata terasa begitu alami, menghadirkan suasana syahdu dan khidmat, suasana yang membuat jarak antara insan dan Sang Pencipta begitu dekat.

Lama saya tertegun. Keindahanan Masjid Cordoba adalah cermin sebuah peradaban yang tinggi tingkatannya. Sebuah karya seni yang keindahannya tidak lekang tergerus zaman.

Saya masih ingin berlama-lama duduk di dalamnya saat seorang petugas mengingatkan bahwa waktu kunjungan telah habis. Dengan berat hati berjalan ke arah pintu keluar, menuju penginapan tepat di sisi kiri masjid. Dari jendela kamar hotel Masjid Cordoba telihat begitu anggun, seperti sedang menunggu senja musim panas yang sebentar lagi turun.

Saat matahari tenggelam dan alam mulai redup suara adzan sayup-sayup terdengar. Sambil terkaget-kaget saya mulai bertanya dalam hati. Dari manakah asal suara adzan penanda waktu Maghrib itu? Mungkinkah dari Masjid Cordoba? Bukankah bangunan masjid itu – yang dulunya juga adalah geraja – saat ini sudah menjadi museum?

Dari penelurusan di internet saya mendapat informasi jika suara adzan itu berasal dari sebuah restauran tidak jauh dari masjid. Pemilik restauran yang memutar suara adzan itu. Awalnya tindakan pemilik restauran memutar adzan saat masuk waktu Mahgrib ditentang oleh sebagian warga kota Cordoba. Namun pengadilan memutuskan bahwa memutar suara adzan tidak melanggar aturan apapun sepanjang tidak menimbulkan kebisingan.

Saya kembali tertegun. Mungkinkah di masa lalu suara adzan itu terdengar setiap hari? Apakah warga di sekitar masjid berbondong-bondong memenuhi panggilan shalat?

Ah, betapa fana dunia ini. Tidak ada jaminan bahwa suatu hal atau peristiwa akan abadi. Seperti juga peradaban Islam yang mewarnai Spanyol selama hampir 700 tahun, yang tergusur pada tahun 1492, ditandai dengan penyerahan kunci kota Granada dari Sultan Abu Abdillah (atau Boabdil) kepada Ratu Isabella dan Raja Ferdinand penguasa Castilla.

Partai Alenka

Alenka. Bukan Alengka. Tidak ada kaitannya dengan Alengkadiraja, sebuah negeri di dunia pewayangan. Alenka di sini adalah seorang politisi perempuan Slovenia. Nama lengkapnya Alenka Bratusek.

Alenka muncul sebagai kuda hitam dalam pemilu Slovenia tahun 2013, di tengah suasana politik yang sedang carut-marut. Secara mengejutkan perempuan kelahiran 1970 ini terpilih sebagai perdana menteri, mengalahkan sejumlah politisi senior yang sudah punya nama. Alenka hanyalah seorang pegawai pemerintah yang tiba-tiba mencalonkan diri menjadi anggota parlemen. Tanpa pengalaman politik praktis sama sekali.

Terpilihnya Alenka menyiratkan dua hal. Pertama, rasa jengah publik Slovenia terhadap para politisi yang dipandang lebih mementingkan ego dan kepentingan pribadi. Ekonomi Slovenia terpukul saat krisis melanda Eropa tahun 2008. Saat ekonomi negara-negara lain mulai pulih, Slovenia tetap terpuruk. Para politisi dianggap tidak mampu mencari solusi. Bahkan menambah buruk keadaan.

Kedua, publik Slovenia ingin mencari figur baru. Figur yang bukan berasal dari kelompok politisi kawakan. Mereka berharap banyak kepada Alenka.

Jalan yang harus dihadapi ternyata tidak mudah. Sejak duduk di kursi perdana menteri pada bulan Maret 2013 Alenka kerap menghadapi masalah, mulai dari persoalan internal partai sampai persoalan dalam mengelola pemerintahan sehari-hari.

Alenka hanya mampu bertahan setahun lebih sedikit. Pada bulan April 2014 dia diminta mundur dari jabatannya sebagai pemimpin Partai Positive Slovenia. Selanjutnya dia mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri. Rumus sederhananya: tidak etis bagi politisi yang kehilangan kepercayaan kolega partainya untuk tetap menduduki jabatan publik.

Alenka tidak menyerah. Dia membentuk partai baru untuk bertarung di pemilu yang digelar pada Mei 2014. Nama partainya Aliansi Alenka Bratusek. Alias Partai Alenka. Sayang sekali di pemilu Partai Alenka hanya meraih empat kursi. Tidak cukup signifikan untuk mewarnai politik Slovenia.

Sebelum mundur dari kursi perdana menteri Alenka menetapkan dirinya sendiri sebagai kandidat Wakil Ketua Komisi Eropa mewakili Slovenia. Namun pencalonannya gagal. Mayoritas anggota Komisi Eropa memberikan persetujuan. Mereka melihat Alenka tidak cukup kompeten menduduki jabatan itu.

Akhirnya Alenka kembali menjadi warga negara biasa. Partai Aliansi Alenka Bratusek berubah nama menjadi Aliansi Sosial Liberal Demokrat.

Publik Slovenia memilih figur baru – juga tanpa latar belakang politik – sebagai perdana menteri menggantikan Alenka. Namanya Miro Cerar, pengajar di Universitas Ljubljana. 

Kali ini publik tidak salah memilih. Miro Cerar terbukti kompeten. Sampai awal September 2017 dia masih duduk sebagai perdana menteri.

Australia yang (Selalu) Gamang

Tempat yang selalu menarik dikunjungi di airport adalah toko buku. Saat pulang dari Perth minggu lalu saya melihat buku ‘The Rise and Fall of Australia’ karya Nick Bryant. Penulis adalah koresponden BBC berkewarganegaraan Amerika yang pernah bertugas di Negeri Kanguru selama lima tahun.

Dengan teknik penulisan gaya wartawan yang enak dibaca Bryant menggambarkan bagaimana tetangga selatan kita itu secara terus-menerus berada di persimpangan. Hampir di sepanjang perjalanan sejarah mereka merasa ‘gamang’.

Persimpangan paling berat yang mereka hadapi adalah identitas. Pertama, Australia adalah bangsa Eropa yang berada di tengah-tengah bangsa Asia dan Pasifik. Awalnya mereka membanggakan peradaban Eropa sebagai aspek paling penting yang menjadi pembeda dengan negara-negara di sekitarnya.

Pendulum bergerak dan dewasa ini Asia-Pasifik menjadi lebih penting bagi Australia dibandingkan Eropa. Setidaknya secara ekonomi. Australia mulai menganggap diri mereka bagian dari Asia, meski masih malu-malu.

Kedua, Australia masih juga bimbang apakah akan menjadi republik atau tetap menjadikan tahta Inggris sebagai kepala negara. Sejumlah tokoh pro-republik pernah menjadi perdana menteri. Sayangnya saat menjadi perdana menteri semangat republikan mereka seperti melemah lalu hilang begitu saja.

Bryant menyebut nuansa romantisme masa lalu yang masih begitu kental yang membuat Australia merasa perlu tetap mempertahankan ikatan mereka dengan Inggris.

Dua contoh di atas menggambarkan banyak persimpangan yang ada. Dapat dikatakan sudah jamak karena persaingan antara Sydney dan Melbourne sudah muncul saat negara ini baru lahir. Persaingan membuat mereka perlu ‘menciptakan’ kota baru Canberra sebagai ibukota.

Selain persimpangan di atas Bryant juga mengupas kegaduhan politik tingkat federal dua dekade terakhir. Setelah John Howard lengser, belum ada perdana menteri yang berkuasa lebih dari tiga tahun. Masa pemerintahan Kevid Rudd berlangsung singkat karena ‘dikudeta’ oleh sesama politisi Partai Buruh. Posisinya kemudian digantikan oleh Julia Gillard. Rudd kemudian naik lagi sebelum akhirnya Partai Buruh kalah dari Partai Koalisi.

Partai Koalisi juga tidak solid. Perseteruan antara Tony Abbott dan Malcom Turnbull mendominasi dinamika internal partai ini setelah duduk kembali di pemerintahan. Pada pemilu terakhir mereka hanya unggul tipis dari Partai Buruh.

Gonjang-ganjing politik ini membuat Bryant secara cerdas menyebut Canberra sebagai ‘coup capital of the democratic world.’ Dinamika politik federal pada hakikatnya juga merupakan cerminan dari kegamangan Australia menatap masa depan. Baik Partai Buruh maupun Koalisi sepertinya tidak memiliki perbedaan platform yang jelas.

Satu hal yang tidak lagi membuat mereka gamang, menurut saya, adalah soal sepakbola. Australia terlihat nyaman berpindah dari konfderasi Oceania ke Asia. Harapan mereka untuk dapat berlaga di zona yang lebih kompetitif terkabul. Fakta ini membuat pikiran usil saya muncul: mereka merasa nyaman menjadi bagian dari Asia jika hal tersebut dianggap menguntungkan hehehe…

Akhirnya, saya menilai buku ini layak dan enak dibaca. Sebagai ‘orang Barat’ Bryant relatif objektif dalam menganalisis Australia yang juga berbudaya Barat. Latar belakangnya sebagai jurnalis juga membuat buku ini tidak membosankan untuk dibaca.