Mencermati Pidato Kenegaraan Trump

RABU (31/1) pagi waktu Ja­kar­ta, Presiden Donald Trump menyampaikan state of the union address atau pi­da­to kenegaraan di depan Kong­res. Tradisi tahunan ini ada­lah sa­lah satu momen paling di­tung­gu dalam kalender po­li­tik Ame­rika Serikat (AS). Pre­si­den-pre­siden AS sebelum Trump meng­gunakan pidato ini untuk me­n­jelaskan arah k­e­bi­jakan me­re­ka, baik di tingkat do­mestik mau­pun di level internasional.

Momen ini dianggap spesial ka­rena untuk pertama kali Pre­si­d­en Trump menjelaskan pencapaian selama setahun men­ja­bat, juga arah kebijakannya ke de­­pan. Bukan hanya warga AS, ma­syarakat internasional juga me­nunggu pidato ini untuk me­nge­tahui arah kebijakan luar ne­ge­ri Trump yang memiliki da­m­pak pada tingkat global.

Kebijakan luar negeri
Setidaknya ada empat as­pek ke­­bijakan luar negeri yang di­ang­kat oleh Trump. As­pek per­ta­ma ada­lah arti pen­ting su­pre­ma­­si Ame­rika. Trump me­nye­­but ­su­premasi militer s­e­ba­gai pe­r­tahanan terbaik un­­tuk meng­hadapi pihak-pi­hak yang hen­dak melawan AS, se­­perti negara-negara dengan rezim oto­riter dan k­e­lom­pok teroris. Un­tuk mem­per­tahankan su­pre­­ma­si ini, Trump akan me­ne­rus­kan k­e­bi­jakan modernisasi sen­jata, ter­masuk senjata nuk­lir. Trump juga mengatakan se­ka­rang belum saatnya melucuti sen­jata nuklir.

Aspek kedua adalah pem­be­ran­tasan terorisme. Trump meng­garisbawahi keberhasilan pembebasan hampir seluruh wi­la­yah Irak dan Suriah yang s­e­b­­­e­lumnya dikuasai ISIS. Meski demikian, ISIS masih tetap men­jadi ancaman yang nyata se­hingga AS akan melanjutkan kebijakan untuk meng­han­cur­kan kelompok teroris tersebut. Trump juga menyatakan akan te­tap mempertahankan ke­ber­ada­an penjara Guantanamo.

Aspek ketiga adalah ke­bi­jak­an mengenai status Kota ­Ye­­ru­sa­lem dan kaitannya de­ngan pemberian bantuan. Trump meng­­anggap negara-ne­gara yang mendukung res­o­lusi Ma­je­lis Umum PBB yang me­­nen­tang penetapan Ye­ru­sa­­lem se­ba­gai Ibu Kota Is­ra­el te­lah me­la­wan hak AS un­tuk mem­buat ke­pu­tusan se­ba­gai ne­g­ara ber­dau­lat. Padahal, se­ba­gian besar negara-negara itu s­e­tiap tahun me­nerima ban­tu­an AS. Untuk itu Trump me­min­­ta Kongres me­­nyusun atur­­­an buat me­mas­­ti­kan ba­h­wa bantuan ha­nya di­sa­lurkan k­e­­­pada negara-negara yang me­­miliki ke­bi­jak­an yang se­ja­lan dengan ke­pe­n­ting­an AS. De­­ngan tegas dika­ta­kan bah­wa AS me­m­perkuat persahabatan di se­­­­lu­ruh dunia, na­mun pa­da saat yang sa­­­ma ju­ga berhak me­­­­nen­tu­kan siapa yang pan­tas di­ka­tego­­rikan se­ba­gai lawan.

Aspek keempat adalah rezim nondemokratis. Trump secara khu­sus menyebut empat ne­ga­ra, yaitu Iran, Kuba, Venezuela, dan Korea Utara (Korut). Trump menyatakan bahwa rak­yat AS mendukung perjuangan rak­yat Iran mendapatkan ke­be­bas­an, juga meragukan masa de­pan kese­pakatan nuklir de­ngan negara itu. Trump juga me­nyatakan pe­me­rintahannya m­e­nerapkan sa­nk­si keras ter­ha­dap Kuba dan Ve­n­ezuela, dua ne­ga­ra yang dia cap sebagai com­munist and soc­ia­list dictatorships.

Khusus tentang Korut, Trump menyatakan akan ber­usa­ha sekuat tenaga mencegah se­rangan nuklir negara itu ke wi­layah AS. Trump me­nya­ta­kan tidak akan mengulangi k­e­sa­lahan masa lalu, yaitu terlalu ba­nyak memberi konsesi. Pem­be­rian konsesi dinilai hanya akan mengundang tindakan pro­vokasi dan agresi.

Implikasi ke depan
Menarik untuk mengaitkan em­pat aspek di atas dengan tiga isu, yaitu senjata nuklir, masa depan Palestina, dan peran AS se­bagai great power.

Kebijakan Trump me­m­per­ta­hankan–bahkan me­mo­dern­kan–senjata nuklir membuat ma­sa depan perlucutan (dis­ar­ma­ment) senjata paling me­ma­ti­kan ini semakin tidak jelas. AS ada­lah salah satu negara pe­mi­lik senjata nuklir yang belum me­ratifikasi Konvensi Pe­la­rang­an Uji Coba Nuklir Kom­pre­hensif (CTBT), sementara ra­­tifikasi negara ini ter­ma­suk pra­syarat pem­berlakuan kon­ven­­s­i tersebut. AS juga be­lum me­nan­da­ta­ngani Traktat Pe­la­rang­­an Senjata Nuk­lir yang diado­p­si Ma­jelis Umum PBB ta­hun lalu. Men­de­ngar pidato Trump, su­lit mem­ba­yangkan AS akan me­­ra­ti­fi­kasi CTBT dan me­nan­da­­ta­ngani Traktat Pe­la­rang­an Sen­­ja­ta Nuklir dalam wak­tu dekat.

Hal lain yang patut di­was­pa­dai adalah kemungkinan AS men­jalankan kebijakan yang le­bih keras terhadap Korut. Da­lam konteks nuklir Korut, Trump mengatakan tidak akan men­gulangi kesalahan di masa lalu, yaitu terlalu banyak mem­beri konsesi yang berakibat pa­da munculnya provokasi dan agre­si. Kebijakan yang lebih ke­ras potensial menaikkan ke­te­gang­an dan situasi ini dikha­wa­tir­kan meningkatkan peluang peng­gunaan senjata nuklir oleh sa­lah satu atau kedua pihak. Ar­ti­nya, perang nuklir masih men­jadi ancaman yang nyata bagi ke­amanan dan perdamaian dunia.

Kemudian kebijakan Trump me­ngaitkan bantuan dengan du­kungan terhadap Resolusi Ma­j­elis Umum tentang status Ye­rusalem juga berdampak ter­hadap masa depan Palestina. Kita tahu negara-negara ber­kem­bang umumnya men­du­kung perjuangan bangsa Pa­les­tina. Sementara pada sisi lain me­reka juga menjadi penerima ban­tuan AS. Jika AS benar-benar hanya memberi bantuan ke­pada negara yang tidak ëme­la­wannyaí, bukan tidak mung­kin tingkat dukungan negara-negara berkembang kepada per­juangan bangsa Palestina akan menurun. Alasannya bu­kan karena pergeseran ideologi, tapi lebih disebabkan oleh per­tim­bangan pragmatis. Pa­les­ti­na akan menjadi pihak yang pa­ling dirugikan.

Isu terakhir adalah status AS se­bagai negara besar. Trump ti­dak mengaitkan em­pat aspek di atas dengan peran dan tang­gung jawab AS sebagai ne­gara be­sar dalam menjaga ke­­aman­an dan perdamaian du­nia. Trump lebih menge­de­pan­kan k­e­pentingan nasional AS dan ti­dak mengulas bagaimana me­nye­laraskannya dengan ke­­pen­­ting­an bersama ma­sya­­ra­kat in­ter­nasional. Da­pat di­ka­takan da­lam hal ke­bi­jakan luar negeri pun jar­gon Make America Great Again  tetap dominan.

Akhirnya, pidato Pre­si­den Trump menyiratkan ti­dak ada per­­ubahan arah ke­bi­jak­an luar ne­­geri AS yang sig­ni­fikan. Ke de­pan kita akan kem­bali me­nya­k­sikan sepak ter­jang Trump de­ngan segala ke­unikan dan kon­tro­versinya. Ki­ta juga harus ber­siap dengan dam­pak yang mung­kin timbul aki­bat ke­bi­jak­an luar ne­geri yang dijalankan Trump.

Yang patut diwaspadai ada­lah persepsi hitam-putih me­la­lui pengelompokan negara-negara dalam dua kubu: kawan dan lawan. Dalam pidatonya Trump mengatakan: As we strengt­hen friendships around the world, we are also restoring cla­rity about our adversaries.

Suka atau tidak, sebagian be­sar negara di du­nia te­r­ma­suk ­In­donesia membutuhkan AS. Ten­tu tidak fair  kalau hanya ka­re­na perbedaan posisi de­ngan AS pada satu isu misalnya soal sta­tus Yerusalem mem­buat sta­tus sebuah negara di­re­visi da­ri kawan menjadi lawan. Dan, ti­dak mungkin bagi AS men­ja­di­kan semua negara yang ber­beda pen­dapat sebagai la­wan. Sekuat dan sehebat apa pun AS, tetap mem­butuhkan kawan.

Dimuat di Koran Sindo, 1 Februari 2018

Advertisements

Trump dan Teka-Teki Doktrin Politik Luar Negeri Amerika

PEMERINTAHAN Donald Trump di Gedung Putih telah memasuki usia satu tahun. Momen setahun usia pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) ini mendapat perhatian besar, tidak hanya di dalam negeri AS, tapi juga dari masyarakat internasional. Perhatian masyarakat internasional umumnya tertuju pada aspek kebijakan di bidang politik luar negeri Paman Sam ini.

Ada dua faktor yang membuat kebijakan politik luar negeri Trump menarik dicermati. Pertama, kebijakan AS sebagai negara besar (great power) dapat membawa dampak pada tingkat global dan dampak tersebut dapat bersifat positif atau negatif. Kedua, Trump adalah sosok yang unik dan sejumlah kebijakan di tahun pertama pemerintahannya oleh banyak pihak dianggap mengejutkan.

Doktrin Politik Luar Negeri

Dalam kajian hubungan internasional dikenal konsep doktrin. Dalam bahasa sederhana, doktrin dapat diartikan sebagai pedoman yang dipakai sebagai dasar kebijakan oleh negara besar, umumnya berkaitan dengan penetapan kriteria atau situasi yang membolehkan penggunaan kekuatan militer. Pedoman ini biasanya disampaikan melalui pernyataan pemimpin negara besar yang diberitakan secara luas.

Dengan kekuatan yang dimilikinya, doktrin politik luar ne­geri AS selalu mendapat perhatian khusus. Oleh negara lain, doktrin yang dicetuskan penguasa Gedung Putih dijadikan panduan untuk menganalisis kebijakan luar negeri AS. Doktrin ini juga dijadikan sebagai dasar oleh negara lain dalam menetapkan kebijakan yang bersinggungan dengan kepentingan negara adidaya ini, apakah akan menjadi sekutu, netral, atau menentangnya.

Membuka catatan sejarah politik luar negeri AS, kita akan menemukan banyak doktrin. Yang paling awal adalah Doktrin Monroe yang dicetuskan oleh Presiden James Monroe pada 1823. Monroe menegaskan bahwa upaya negara-negara Eropa untuk menjajah kembali kawasan Amerika akan dilihat sebagai bentuk agresi dan AS akan mengintervensi upaya tersebut. Doktrin Monroe adalah salah satu momentum terpenting di bidang polugri AS karena menegaskan peran negara ini sebagai great power di kawasan.

Selepas Perang Dunia II, Presiden Harry Truman menegaskan komitmen AS memberi bantuan ekonomi dan militer kepada Turki dan Yunani untuk mencegah kedua negara itu jatuh ke pengaruh Uni Soviet. Pernyataan yang disampaikan tahun 1947 ini dikenal sebagai Doktrin Truman dan dijadikan dasar kebijakan containment  atau pembendungan meluasnya pengaruh komunisme pada masa Perang Dingin. Kebijakan ini diimplementasikan dengan pemberian bantuan ekonomi dan militer kepada negara-negara yang menjalankan kebijakan antikomunis.

Kebijakan Truman diperkuat oleh Presiden Ronald Reagan melalui Doktrin Reagan menjelang akhir masa Perang Dingin. Lebih agresif dari Truman, Reagan tidak hanya menjalankan kebijakan containment atau membendung perluasan pengaruh Soviet, tapi juga menjalankan strategi rollback atau merebut kembali negara-negara yang sudah jatuh ke pengaruh Soviet.

Setelah Perang Dingin muncul Doktrin Clinton. Presiden Bill Clinton menegaskan bahwa AS dapat melakukan intervensi militer untuk menghentikan aksi genosida dan pembersihan etnis. Doktrin ini antara lain dijadikan sebagai dasar keterlibatan AS dalam perang sipil di Somalia pada paruh kedua 1990-an.

Memasuki abad ke-21, kita mengenal Doktrin Bush yang dicetuskan sebagai reaksi terhadap serangan teroris 11 September 2001. Presiden George W Bush menekankan hak AS untuk menentukan prioritasnya tanpa harus mendapat persetujuan negara-negara lain. Doktrin ini diimplementasikan melalui sejumlah kebijakan, termasuk pemberantasan terorisme dan penghancuran senjata pemusnah massal. Operasi militer di Afghanistan dan Irak adalah contoh kebijakan yang didasarkan pada doktrin ini.

Doktrin Trump?

Apakah akan muncul Doktrin Trump? Pertanyaan ini layak diajukan karena Presiden Trump menjalankan kebijakan luar negeri yang cukup aktif. Kebijakan yang berkaitan dengan status Yerusalem, nuklir Korea Utara, dan masa depan kesepakatan nuklir Iran merupakan contoh bagaimana Trump dapat memengaruhi dinamika politik dan keamanan internasional.

Sejauh ini Trump belum mengeluarkan pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai doktrin. Artinya belum ada pernyataannya yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memprediksikan pola dan kebijakan luar negeri AS. Sebagian pemerhati masalah internasional menilai telah terjadi perubahan postur politik luar negeri AS selama setahun terakhir, namun perubahan ini belum mengarah pada tercetusnya sebuah doktrin.

Mengingat Trump baru satu tahun menjabat, masih terbuka kemungkinan doktrin dimaksud akan tercetus. Terlebih jika kita melihat slogan Make America Great Againyang diusungnya selama kampanye. Slogan ini tentu saja mencakup berbagai aspek politik luar negeri.

Terjadinya peristiwa besar juga dapat memicu tercetusnya doktrin politik luar negeri AS. Melihat konflik yang masih terjadi di sejumlah tempat, terbuka kemungkinan terjadinya peristiwa yang kemudian dijadikan alasan pencetusan Doktrin Trump. Peristiwa tersebut dapat berkaitan dengan aksi terorisme, konflik di sejumlah kawasan, hingga uji coba dan penggunaan senjata nuklir.

Yang patut diwaspadai adalah pribadi Trump yang sulit diprediksi. Kita dapat belajar dari Doktrin Bush yang mendapat banyak kritik karena dianggap tidak mengindahkan kaidah dan norma yang berlaku secara global seperti penghormatan terhadap kedaulatan negara dan prinsip nonintervensi. Kebijakan dan tindakan unilateral AS di bawah Presiden Bush juga dikhawatirkan menjadi preseden bagi munculnya tindakan serupa di masa yang akan datang. Kita berharap Trump tidak mengulangi kesalahan Presiden Bush.

Akhirnya, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa AS suka atau tidak suka adalah negara paling kuat di dunia yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan dinamika politik global. Doktrin politik luar negeri yang dicetuskan pemimpin negara ini akan membawa dampak terhadap masa depan keamanan dan perdamaian dunia.

Kita berharap Presiden Trump tidak mencetuskan doktrin yang bertentangan dengan kepentingan sebagian besar masyarakat internasional. Terlebih jika doktrin tersebut berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer.

Dimuat di Koran Sindo, 25 Januari 2018

Menyikapi Kedatangan Obama

Setelah dua kali ditunda, Presiden Amerika Serikat Barack Obama akhirnya jadi berkunjung ke Indonesia. Kunjungan Obama menarik perhatian banyak pihak. Bukan hanya karena Obama merupakan presiden negara terkuat di dunia. Atau karena dia menghabiskan sebagian masa kecilnya di Jakarta. Tetapi juga karena adanya rencana aksi demonstrasi menentang kunjungan tersebut.


Continue reading “Menyikapi Kedatangan Obama”

Mencermati Hasil Pemilu Amerika Serikat

Sesuai perkiraan, Partai Republik unggul pada pemilihan umum sela Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS). Data terakhir yang dirilis situs RealClearPolitics menyebutkan Republik berhasil merebut 61 kursi dari Demokrat. Dengan demikian, Demokrat harus kehilangan posisi sebagai mayoritas. Komposisi setelah pemilu sela adalah Republik 240 kursi, Demokrat 185. Masih beruntung, Demokrat ‘hanya’ kehilangan 6 kursi Senat. Dengan demikian, status mayoritas di Senat tidak beralih ke tangan Republik.

Continue reading “Mencermati Hasil Pemilu Amerika Serikat”

Bagaimana McCain dan Obama Memandang Dunia?

Tulisan Fareed Zakaria selalu menarik untuk disimak. Termasuk artikelnya di majalah Newsweek (edisi Amerika) pekan ini, The World isn’t So Dark. Zakaria mengulas cara pandang dua kandidat presiden Amerika, John McCain dan Barack Obama, terhadap dunia dewasa ini.
Zakaria mencatat sejumlah kesamaan pandangan dua politisi tersebut. Namun, terdapat perbedaan yang kentara.

Dapat Surat Dari John McCain

Siang ini saya mendapatkan surat dari John McCain, calon presiden Amerika dari Partai Republik. Kok bisa? Pasti nama dan alamat saya sudah ada di database tim sukses McCain. Mungkin mereka mendapatkannya dari biro kredit atau dari perusahaan yang menerbitkan kartu kredit saya. Saya yakin, jutaan orang di Amerika juga mendapatkan surat serupa. Jadi, tidak perlu kaget.
Inti surat adalah permintaan sumbangan dana. Jumlahnya bebas. Mulai dari 25 sampai 1000 dolar. Meski cuma surat permintaan donasi, jumlah halamannya cukup banyak juga. Empat halaman.

Dari Indonesia Ke Illinois

Kalimat di atas adalah judul artikel di majalah Newsweek edisi pekan ini. Tidak salah, artikel tersebut mengulas Barack Obama. Maklum, minggu ini Partai Demokrat sedang menggelar hajat besar, konvensi partai di kota Denver, Colrado.
Hampir seluruh media menjadikan konvensi Partai Demokrat sebagai berita utama. Semua mengulas kiprah dan sepak terjang Obama. Ada yang mendukung. Sebagian menyerang. Ada juga yang menyajikan berita dan ulasan secara berimbang.